Dari BBM Nelayan hingga Energi Hijau, Pemprov Jateng Tindak Lanjuti Aspirasi dari Cilacap

NARATIVE.ID, CILACAP — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan tindak lanjut terhadap sejumlah aspirasi yang muncul dalam kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Kabupaten Cilacap, mulai dari kebutuhan BBM nelayan, pendangkalan jalur pelayaran, hingga pengembangan energi hijau berbasis minyak jelantah.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan, pemerintah provinsi akan menangani persoalan yang menjadi kewenangannya sekaligus membantu menjembatani koordinasi dengan pemerintah pusat untuk kebutuhan yang berada di luar kewenangan daerah.

Rangkaian kunjungan berlangsung Senin (26/10/2026), diawali dialog bersama nelayan di Tempat Pelelangan Ikan Tegalkatilayu. Sejumlah nelayan menyampaikan persoalan terkait pendangkalan jalur pelayaran, kebutuhan BBM, serta distribusi dan kuota bahan bakar bagi kapal yang beroperasi di Cilacap.

Sumarno mengatakan, kebutuhan BBM turut meningkat karena banyak kapal dari luar daerah beroperasi di Cilacap.

Selain persoalan bahan bakar, nelayan juga mengeluhkan pendangkalan yang mengganggu aktivitas pelayaran. Penanganannya diusulkan melalui pengerukan dengan melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai kewenangannya.

Cilacap Jadi Titik Pengembangan Energi Hijau

Selepas berdialog dengan nelayan, rombongan meninjau Kilang Pertamina Cilacap untuk melihat pengembangan sustainable aviation fuel (SAF) atau bahan bakar penerbangan berkelanjutan yang dapat diproduksi dari minyak jelantah.

Bagi Pemprov Jawa Tengah, keberadaan fasilitas tersebut membuka peluang pengumpulan bahan baku dari berbagai wilayah di provinsi ini.

“Ini potensi yang luar biasa. Kita dari Pemprov Jawa Tengah sebelumnya juga sudah mengumpulkan minyak jelantah dari teman-teman Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, pengumpulan ini harus lebih masif lagi karena lokasi produksinya ada di Cilacap,” kata Sumarno.

Pemprov berencana mendorong koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota agar pengumpulan minyak jelantah tidak hanya berlangsung di lingkungan ASN, tetapi diperluas hingga tingkat desa dengan melibatkan kelompok masyarakat dan PKK.

“Ini menjadi potensi bagi masyarakat Jawa Tengah. Kita bicara masalah energi hijau dan kemandirian energi,” ujarnya.

Rencana tersebut membuat pengembangan SAF di Cilacap tidak hanya berkaitan dengan industri di satu kabupaten, tetapi berpotensi membentuk rantai pengumpulan bahan baku dari berbagai daerah di Jawa Tengah.

Aspirasi Penghayat Kepercayaan

Rangkaian kunjungan kemudian dilanjutkan dengan dialog bersama masyarakat penghayat kepercayaan di Desa Tritih Lor, Kecamatan Jeruklegi.

Dalam pertemuan itu, masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan, termasuk terkait tanah yayasan.

Sumarno mengatakan persoalan tersebut telah dicatat dan akan lebih dahulu dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Pemprov Jateng siap membantu apabila penyelesaiannya membutuhkan keterlibatan pemerintah provinsi.

“Tadi sudah saya sampaikan kepada Bu Bupati, mungkin bisa ditindaklanjuti dulu di kabupaten. Kalau memang diperlukan, kami dari Pemprov Jawa Tengah akan membantu,” katanya.

Menurut Sumarno, pola penanganan persoalan akan disesuaikan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat.

“Kalau itu menjadi kewenangan pemprov, kita juga akan bergerak. Kalau bukan kewenangan kita, tentu saja kita membantu koordinasi, mendorong, dan mendukung agar itu bisa terealisasi,” ujarnya.

Tindak lanjut terhadap aspirasi tersebut akan menjadi ukuran apakah kunjungan dan dialog di Cilacap berlanjut menjadi penyelesaian konkret, terutama pada persoalan BBM nelayan, akses pelayaran, serta pengembangan rantai energi hijau yang melibatkan daerah lain di Jawa Tengah.