Nomor Palsu Catut Kepala Bapenda, Pemprov Jateng Ingatkan Modus Penipuan Mengatasnamakan Pejabat

NARATIVE.ID, SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai nomor WhatsApp palsu yang mengatasnamakan pejabat pemerintah daerah, setelah kembali ditemukan akun yang mencatut Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Tengah.

Klarifikasi tersebut dipublikasikan melalui portal Padhang Jateng pada Jumat (23/10/2026) dan dikategorikan sebagai akun palsu yang mengatasnamakan pejabat Pemprov Jawa Tengah.

Pemprov meminta masyarakat tidak langsung mempercayai pesan yang menggunakan nama maupun identitas pejabat, terutama apabila disertai permintaan tertentu melalui nomor yang tidak dikenal.

Kemunculan nomor palsu yang mencatut Kepala Bapenda bukan kasus pertama. Dalam beberapa pekan terakhir, portal klarifikasi hoaks Pemprov Jateng juga mencatat nomor dan akun palsu yang mengatasnamakan Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Jateng, pegawai BPS Provinsi Jawa Tengah, pegawai DLHK Jateng, serta Kepala BPSDMD Jawa Tengah.

Modus serupa bahkan pernah mencatut Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dengan menyebarkan permintaan donasi menggunakan identitas dan lambang pemerintah daerah untuk menimbulkan kesan seolah-olah berasal dari kanal resmi. Pemprov kemudian menegaskan nomor tersebut bukan milik gubernur dan meminta masyarakat tidak memberikan data pribadi maupun mentransfer uang.

Puluhan Hoaks Terdeteksi di Jateng

Pemprov Jawa Tengah mencatat sedikitnya 92 hoaks terkait Jawa Tengah terdeteksi selama Januari hingga Oktober 2026.

Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Media Diskomdigi Jateng, Enrico Adrian Ramandha, sebelumnya menyebut informasi palsu yang terdeteksi memiliki beragam pola, termasuk penggunaan nomor telepon palsu yang mengatasnamakan pejabat pemerintah.

Penyebaran melalui aplikasi komunikasi pribadi seperti WhatsApp menjadi perhatian karena pesan dapat bergerak cepat hingga ke masyarakat di berbagai daerah.

Pemprov Jateng kini mengintegrasikan layanan Padhang dengan LaporGub agar masyarakat dapat melaporkan informasi yang dicurigai sebagai hoaks untuk diverifikasi.

Masyarakat juga diimbau memastikan setiap pesan yang mengatasnamakan pejabat maupun instansi pemerintah melalui kanal resmi sebelum memberikan data pribadi, menindaklanjuti permintaan, atau melakukan transaksi.